Izin Reklame Karanganyar

Memasang baliho, spanduk, atau neon box di Kabupaten Karanganyar merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Namun, Anda wajib mematuhi regulasi tata ruang dan perpajakan daerah sebelum mendirikan konstruksi promosi tersebut. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mewajibkan setiap pengusaha mengurus legalitas secara resmi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk penyelenggaraan reklame, Kabupaten Karanganyar memiliki Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ketentuan tersebut kemudian memiliki petunjuk pelaksanaan melalui Peraturan Bupati Karanganyar No. 34 Tahun 2025.

Sementara itu, untuk pajaknya, dasar yang digunakan adalah Perda Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah melalui Perda No. 12 Tahun 2025.

Pajak Reklame Karanganyar

Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu jenis pajak daerah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2023, objek Pajak Reklame mencakup berbagai bentuk penyelenggaraan reklame, termasuk:

• papan/billboard/videotron/megatron
• reklame kain
• reklame melekat atau stiker
• reklame selebaran
• reklame berjalan
• termasuk pada kendaraan
• reklame udara
• reklame apung
• reklame film/slide
• reklame peragaan.

Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame. Dalam reklame yang diselenggarakan sendiri, perhitungannya mempertimbangkan jenis, bahan, lokasi, waktu penayangan, jangka waktu, jumlah, serta ukuran media reklame. Tarif Pajak Reklame dalam Perda tersebut ditetapkan sebesar 25%.

Proses Pengurusan Izin Reklame Karanganyar

Setelah semua dokumen siap, Anda dapat langsung memulai prosedur pendaftaran. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyusun alur pelayanan yang jelas bagi para penyelenggara reklame:

1. Pengajuan Berkas: Langkah awal, Anda menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke loket DPMPTSP atau mengunggahnya melalui portal perizinan online daerah.
2. Peninjauan Lapangan: Kemudian, tim gabungan akan turun ke lokasi untuk meninjau kelayakan titik pemasangan, keamanan struktur bangunan, dan kesesuaian zonasi tata kota.
3. Penerbitan Tagihan: Sebagai hasilnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar akan menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
4. Pelunasan Biaya: Berikutnya, Anda menyetorkan biaya pajak reklame sekaligus uang jaminan bongkar melalui bank daerah yang pemerintah tunjuk.
5. Pengambilan Izin: Pada akhirnya, Anda menyerahkan bukti transfer ke loket perizinan agar dinas terkait dapat mencetak Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR).

Mengapa Menggunakan Jasa Pengurusan Reklame?

Ketentuan reklame tidak hanya berkaitan dengan bentuk media promosi, tetapi juga lokasi, ukuran, masa berlaku, perizinan, dan kewajiban pajak. Kami menyediakan layanan bantuan pengurusan izin dan pajak reklame sekaligus desain, produksi, hingga pemasangan yang siap mendampingi setiap tahap. Dengan pengalaman kami yang sudah bergerak dibidang advertising lebih dari 15+ tahun, proses menjadi lebih praktis dan terarah mulai dari pengecekan dokumen hingga izin resmi diterbitkan, semua dilakukan secara sistematis. Hal ini membantu Anda menghemat waktu dan menghindari kesalahan administrasi.

Sedang mencari layanan pengurusan izin reklame di wilayah lain? Lihat layanan kami untuk Kabupaten Kendal dan kota lainnya 👇🏻

Izin Reklame Kendal

Izin Reklame Kota Lainnya